Pemerintah Dorong Hilirisasi untuk Majukan Pertanian
Pemerintah, melalui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menyatakan komitmennya untuk memperkuat hilirisasi di sektor pertanian. Langkah ini dianggap strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,”
kata Mentan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mentan menekankan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia sangat menjanjikan.
“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,”
jelas Mentan.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini memenuhi 80% kebutuhan dunia. Turunan produk dari gambir dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.
Langkah serupa juga diterapkan untuk kelapa sawit, di mana tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega.
“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,”
imbuh Amran.
Dalam upaya mempercepat hilirisasi ini, pemerintah berencana mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk pengembangan perkebunan dan hortikultura.
“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,”
kata Mentan.


