Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan Optimisme Pemerintah

Pemerintah optimis terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% pada tahun 2025. Optimisme ini dikemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga menggarisbawahi pentingnya stabilitas perekonomian nasional, indikator makro ekonomi, serta strategi untuk mendorong konsumsi akhir tahun dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan terus mencatat surplus, dengan cadangan devisa yang tetap tinggi. Pertumbuhan kredit nasional yang terus positif dan didukung oleh likuiditas yang kuat akan berdampak positif pada perekonomian di tahun berikutnya.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah berupaya mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru, baik secara online maupun di ritel nasional. Di samping itu, sektor pariwisata juga terus digerakkan dengan acara nasional sepanjang bulan Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Dalam mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Menurut Airlangga, penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga juga dilakukan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, bersamaan dengan peningkatan inklusi keuangan nasional.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.