100 Ribu Tenaga Kerja Baru dari Revitalisasi Tambak Jawa Barat
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa revitalisasi tahap awal tambak di pantai utara Jawa Barat akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini juga akan memberikan efek berantai positif termasuk penyediaan perumahan bagi para pekerjanya.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi senilai Rp26 triliun akan digelontorkan ke wilayah pantura untuk pengembangan budidaya.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi ini akan dimulai secara bertahap pada 2025, dengan fokus awal pada 20.413,25 hektare tambak di tanah pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, Nota Kesepakatan telah ditandatangani pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di wilayah tersebut.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga disepakati Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.
